Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membawa perubahan signifikan dalam cara tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan e-government secara terintegrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik.
Tantangan Implementasi E-Government
Meskipun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan bukan hal baru, penerapannya di Indonesia masih terfragmentasi, sehingga menimbulkan inefisiensi. Pada tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan slot gacor server jepang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi terhadap 616 instansi pemerintah. Hasilnya, hanya 13,31% instansi yang mendapatkan penilaian baik, sangat baik, atau memuaskan, sementara sisanya (86,69%) menunjukkan hasil yang kurang memadai.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni integrasi sistem pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas layanan publik.
E-Government sebagai Langkah Reformasi Birokrasi
Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui e-government tidak hanya mengubah administrasi yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis komputer, tetapi juga mengintegrasikan sistem antar instansi dan unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi.
Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, penerapan e-government menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya penerapan Perpres No. 95 Tahun 2018 untuk mempercepat pengembangan dan implementasi e-government di seluruh instansi pemerintah.
Baca Juga : https://humaskepri.id/upaya-pemerintah-dalam-memenuhi-ketersediaan-energi-nasional/
Keamanan Data dalam Penerapan SPBE
Salah satu kekhawatiran utama dalam penerapan e-government adalah keamanan data. Oleh karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan sebagai penjaga keamanan dalam sistem SPBE. BSSN melakukan pengujian kerentanannya dengan menggunakan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) untuk menilai dan mengidentifikasi potensi ancaman dalam aplikasi SPBE.
Jika aplikasi atau sistem memperoleh hasil pengujian dengan kategori “tinggi”, maka aplikasi tersebut dinyatakan tidak lulus uji keamanan dan tidak dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Keamanan data menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kebocoran informasi atau penyalahgunaan data pemerintah.
Peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Selain BSSN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga memiliki peran penting dalam implementasi e-government. BPPT bertugas untuk memberikan pendampingan dalam manajemen pengetahuan, yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi upaya dalam memperoleh pengetahuan, mempercepat operasionalisasi layanan SPBE, serta meningkatkan kompetensi operator dan staf TIK di setiap instansi pemerintah.
BPPT juga bertanggung jawab untuk mengaudit aplikasi dan infrastruktur SPBE, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Audit ini mencakup aspek tata kelola, fungsionalitas, dan kinerja TIK yang digunakan dalam penerapan SPBE.
Kendala dalam Penerapan SPBE
Walaupun ada kemajuan, penerapan SPBE di beberapa instansi pemerintah masih menghadapi kendala teknis. Salah satunya adalah terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Selain itu, beberapa daerah juga menghadapi kendala dalam akses listrik yang belum optimal.
Untuk mengatasi masalah ini, Tim SPBE berencana untuk melakukan bimbingan langsung kepada instansi pemerintah yang menghadapi kendala-kendala tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi dapat mengimplementasikan SPBE secara optimal sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan.
Pembinaan dan Pembinaan Lanjutan
Tim SPBE akan melakukan pembinaan khusus bagi instansi pemerintah yang hasil evaluasinya belum memenuhi target. Pembinaan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi SPBE secara nasional, sehingga semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berintegrasi dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Imam Machdi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana, menjelaskan bahwa pembinaan ini akan disesuaikan dengan hasil evaluasi masing-masing instansi.
Peran Tim SPBE Nasional
Tim SPBE Nasional terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPPT, dan BSSN. Tim ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta mengevaluasi dan mengaudit penerapan SPBE di seluruh Indonesia.
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim SPBE dalam merancang dan mengimplementasikan SPBE secara efektif di Indonesia.
Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Ketersediaan Energi Nasional
Untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor energi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengembangkan berbagai strategi guna mewujudkan kemandirian energi. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada sumber energi fosil, tetapi juga pada energi baru terbarukan (EBT). Berikut adalah upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Substitusi Energi Melalui Hilirisasi Batubara
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional adalah dengan menggantikan impor energi menggunakan sumber daya alam domestik, salah satunya melalui hilirisasi batubara. Pada saat meresmikan BBM Satu Harga Klaster Papua dan Maluku di Ternate, Maluku Utara, Yuliot menjelaskan bahwa meskipun LPG sebagian besar masih bergantung pada impor, upaya substitusi slot bet 200 perak energi dapat dilakukan melalui hilirisasi batubara menjadi gas.
Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah, dan hal ini membuka peluang besar untuk menggantikan energi impor dengan sumber daya domestik. Negara-negara lain yang telah mengimplementasikan hilirisasi batubara bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi asing.
Pengembangan Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi
Selain memanfaatkan potensi batubara, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber energi fosil lainnya, terutama minyak dan gas bumi. Yuliot mengungkapkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengandalkan energi fosil, tetapi juga memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Baca Juga : https://humaskepri.id/balai-kemenperin-raih-status-lembaga-pemeriksa-halal-utama/
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Masa Depan
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan. Salah satu inisiatif besar adalah pengembangan biodiesel, bioetanol, dan biosolar. Pada Agustus 2023, pemerintah meluncurkan program mandatori Biodiesel B35, yang mencampurkan 35% biodiesel dengan solar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Yuliot menambahkan bahwa pemerintah menargetkan untuk mencapai penggunaan Biodiesel B100 pada masa depan. Program ini akan berkembang dari B35 ke B40, B50, B60, hingga akhirnya mencapai B100, yang menunjukkan langkah progresif menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Ketersediaan Bahan Baku untuk Program Biodiesel
Terkait ketersediaan bahan baku untuk biodiesel, Yuliot menjelaskan bahwa hal ini telah dibahas dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pertanian. Bahan baku biodiesel, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian, memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan pasokan bahan baku yang cukup untuk memenuhi target program biodiesel di masa depan.
Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai kemandirian energi dan memastikan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi Indonesia dalam sektor energi.
Balai Kemenperin Raih Status Lembaga Pemeriksa Halal Utama
Kementerian Perindustrian(Kemenperin) terus berperan aktif dalam https://www.braxtonatlakenorman.com/ mendorong penguatan industri halal di Indonesia. Langkah ini paralel dengan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai pusat industri halal global.
“Kami bermufakat meningkatkan kekuatan saing industri halal melalui beraneka program strategis, termasuk standardisasi, sertifikasi halal, serta fasilitasi penemuan dan teknologi bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Kepala BSKJI memperkenalkan, industri halal memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, bagus di pasar domestik maupun global. Mengacu pada data yang dirilis dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) edisi 2023/2024, konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksi menembus USD3,1 triliun pada tahun 2027
Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi hub atau pusat industri halal dunia, yang merupakan komponen tujuan master plan industri halal Indonesia.
“Apalagi, Indoesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lewat potensi ini, kami berhasrat mendorong penguatan ekosistem industri halal dengan memutuskan pengaplikasian standar halal yang berkwalitas dan berdaya saing tinggi,” tutur Andi.
Baca Juga : Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation
Sebagai langkah nyata, BSKJI Kemenperin sudah melaksanakan beraneka inisiatif melalui unit-unit kerja di bawah binaannya, seperti penyediaan layanan sertifikasi halal, pengembangan lab pengujian halal, serta peningkatan kapasitas industri melalui pelatihan dan konsultansi. Pun BSKJI juga terus mendorong Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan Kemenperin untuk lebih mengoptimalkan potensi layanan yang beraneka dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional.
“Kami optimistis bahwa upaya-upaya ini bisa mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional,” ungkap Andi.
Guna mendorong upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, salah satu unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, legal meraih status LPH Utama setelah menerima Akta Akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menandai langkah penting bagi BBSPJIHPMM dalam memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih luas dan terpercaya.
Dengan status LPH Utama, BBSPJIHPMM Makassar sekarang memiliki cakupan kawasan kerja tingkat nasional dan internasional. Lembaga ini siap melayani pemeriksaan halal pada skala industri kecil dan menengah sampai industri besar. Adapun ruang lingkup sektor industrinya, antara lain makanan dan minuman, produk kimiawi, barang gunaan, serta beraneka layanan jasa seperti pengemasan, pendistribusian, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, sampai penyajian.
“Status baru ini memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terpercaya dalam hal sertifikasi halal, bagus bagi pelaku industri di Indonesia maupun di pasar internasional. Kami siap mendorong kesuksesan produk halal di segala dunia,” ujar Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian.
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation
PT Rimba Raya Conservation hadir dalam tonggak sejarah dunia atas keikutsertaanya dalam mitigasi perubahan iklim dengan melihat hutan melalui perspektif yang berbeda. Perjuangan panjang restorasi ekosistem demi terwujudnya masyarakat berdaya, hutan sehat, dan iklim terjaga.
Selain konsen terhadap aksi pelestarian hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim, Rimba Raya Conservation sadar betul akan pentingnya membantu dan memberdayakan masyarakat. Sebab, berbicara soal hutan maka berbicara pula mengenai siapa-siapa saja yang ada di sana. Tentu, salah satunya adalah masyarakat sekitar hutan.
Berangkat dari hal tersebut, Rimba Raya Conservation menginisiasi program kerja pemberdayaan masyarakat. Apa saja? Simak penjelasan berikut!
1. Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation
Foto Floating Clinic milik Rimba Raya Conservation . Kehadirannya banyak membantu masyarakat setempat.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan, Klinik Terapung Rimba Raya hadir untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat sekitar wilayah kerja Rimba Raya Conservation di sepanjang Sungai Seruyan.
Klinik terapung tersebut memenuhi kebutuhan mendesak untuk menjangkau orang-orang yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan profesional. Adanya pendanaan dari mitra, memungkinkan Rimba Raya Conservation bergerak maju dengan visi menyediakan perawatan kesehatan di daerah terpencil.
Klik Disini : Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat
Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional dan didukung oleh Tim Rimba Raya. Memberikan manfaat bagi mereka yang lanjut usia, hamil, dan tentu saja, anak-anak di komunitas masyarakat desa binaan yang mana memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit. Baik karena terkendala jarak maupun biaya.
Berdasarkan data, 2.164 pasien (warga desa binaan) mendapatkan manfaat langsung pelayanan kesehatan. Adapun, penyakit tertinggi di desa binaan terdiri dari ISPA (17%), Myalgia (21,67%), dan hipertensi (24%).
Uniknya, klinik https://jknailsbeauty.com/ terapung ini menyediakan sistem barter bibit pohon/sampah untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tentu, hal ini dapat meringankan masyarakat dari segi biaya. Di samping itu, juga mendukung kelestarian alam dan lingkungan.
Program Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation ini turut mendukung tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
2. Penguatan POSYANDU untuk Desa Binaan
Program penguatan Posyandu ini meliputi 11 desa dan 2 dusun.
Rimba Raya Conservation bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan berupaya memperkuat kelembagaan Posyandu dan SDM-nya untuk mendorong kualitas kesehatan ibu dan anak masyarakat dengan menyasar seluruh titik di desa binaan Rimba Raya Conservation.
Melalui Posyandu ini, 460 ibu hamil diberikan makan tambahan. Kemudian, 1.246 balita juga diberikan makan tambahan melalui pos Gizi Posyandu dan 33 balita stunting juga mendapatkan makan tambahan dari pos Gizi Posyandu khusus.
Program penguatan Posyandu untuk desa binaan ini, men-cover 11 desa dan 2 dusun. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
3. Water Purifying System Air Layak Minum untuk Warga Desa Binaan
Melalui Program Kesehatan Masyarakat, Rimba Raya Conservation terus melakukan upaya-upaya untuk memberi akses lebih luas terhadap kebutuhan air bersih layak konsumsi dengan membangun instalasi pengolah air layak konsumsi Water Purifying System (WPS).
Hasil sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa warga merasa lega dengan adanya peningkatan ketersediaan air minum di wilayah mereka. Ditemukan juga bahwa ketersediaan filter air di setiap rumah dan pengenalan sistem pemurni air ini, membuat penularan penyakit melalui air telah menurun secara signifikan.
Program Water Purifying System ini berhasil memproduksi 2.000 liter air per hari dan men-cover 8 desa dengan 1.000 warga yang menerima manfaat. Total, 80.315 liter air layak minum didistribusikan ke penerima manfaat pada tahun 2021.
Program pemberdayaan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.
4. Bersih Sungai Seruyan dan Task Force untuk Desa Binaan
Berbicara soal lingkungan, Rimba Raya Conservation tak lupa menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dan pemerintah desa setempat untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui gerakan ‘kelompok kerja task force Jumat Bersih’.
Perlu diketahui, mata pencaharian masyarakat sering kali bergantung pada sungai yang menyuplai makanan, memberikan dukungan dalam upaya pertanian, dan membantu berkontribusi pada pendapatan anggota masyarakat.
Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat
Kebijakan pelarangan pengecer menjajakan LPG 3 Kg menuai polemik. Presiden Prabowo Subianto setelah itu turun tangan. Dia menghendaki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membatalkan kebijakan pelarangan tersebut.
Bahlil sendiri mengungkapkan kebijakan itu bermula memperoleh ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya tak sesuai harga eceran tertinggi [HET] lebih tidak memadai Rp18.000 per tabung.
“Sudah volume [pembeliannya]-nya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Mantan ketua lazim Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, jika distribusi LPG 3 kg hanya lewat pangkalan dan agen, pemerintah sanggup mengontrolnya.
Dia mencontohkan, jika agen atau pangkalan menjajakan LPG melebihi HET, maka pemerintah sanggup mencabut izinnya. “Bahwa membeli di pangkalan gara-gara harga hingga di pangkalan itu pemerintah sanggup kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita sanggup mengerti siapa pemainnya,” mengerti Bahlil.
Di faktor lain, Bahlil terhitung terhubung peluang bagi pengecer atau warung untuk menjadi agen resmi. Adapun, syaratnya warung mesti mempunyai nomer induk berusaha.
Bagi pengecer yang belum mempunyai nomer induk berusaha, dia menganjurkan untuk mendaftar dan membuatnya. Sementara, langkah pembuatannya dilaksanakan lewat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).
“Saya sudah menghendaki agar pengecer-pengecer yang sudah https://farmersclassic.com/ mencukupi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia sanggup kita pemeriksaan harganya gara-gara jika tidak ini sanggup berpotensi menyalahgunakan,” mengerti Bahlil.
Anggaran Subsidi Jebol?
Pagi subsidi LPG 3 Kg memakan ruang yang memadai besar dalam postur anggaran subsidi. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, realisasi subsidi spesifik LPG 3 Kg meraih Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pengguna.
Jumlah anggaran subsidi LPG 3 Kg dipicu oleh besarnya biaya yang mesti ditanggung oleh pemerintah lewat APBN. Sekadar catatan, information Kementerian Keuangan, memaparkan bahwa nilai keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750.
Sementara itu, angka yang ditanggung pemerintah sebesar 30.000 atau lebih tidak memadai 70% jika mengacu information Kemenkeu. Itu artinya, beban pengeluaran yang mesti dikeluarkan penduduk setelah dikurangi subsidi berasal berasal berasal dari pemerintah untuk membeli LPG 3 Kg senilai Rp12.750 per tabung.
Adapun bersama bersama total realisasi tersebut, anggaran subsidi LPG 3 Kg terhitung 71,6% berasal berasal berasal dari outlook subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun 2024 yang meraih Rp122 triliun. Sementara itu jika dibandingkan bersama bersama realisasi subsidi LPG 3 Kg tahun di awalnya yang senilai Rp74,3 triliun, berjalan kenaikan sebesar baik 8%.
Dalam catatan Bisnis, selama 5 tahun paling akhir tren realisasi subsidi LPG 3 Kg cenderung fluktuatif. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP audited realisasi subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2020 tercatat meraih Rp32,8 triliun. Angka itu naik lebih berasal berasal berasal dari dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp67,6 triliun.
Rekor kenaikan subsidi LPG 3 Kg berjalan pada tahun 2022 setelah itu atau pada jaman pemulihan pasca pandemi Covid-19. Realisasi subsidi kebolehan tercatat meraih Rp100,4 triliun. Angka itu turun pada tahun 2023 sebesar Rp74,3 triliun. Namun ulang naik pada tahun 2024 menjadi 80,2 triliun (unaudited).
Adapun pada tahun 2025 pagu subsidi kebolehan tahun 2025, direncanakan sebesar Rp197,75 triliun atau 11,34% lebih tinggi berasal berasal berasal dari realisasi tahun 2024 (unaudited).
Menariknya, tahun 2025 tidak sama bersama bersama tahun 2024. Pasalnya, pagu anggaran subsidi terbesar adalah subsidi listrik sebesar Rp89,76 triliun. Selanjutnya, pagu anggaran subsidi LPG senilai Rp82,9 triliun, dan subsidi BBM Rp12,67 triliun.