Humaskepri > Lembaga Swadaya Masyarakat

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Tawau adalah salah satu institusi penting di Malaysia yang bertanggungjawab menguruskan semua perkara berkaitan cukai.

Ia adalah pejabat yang mendukung asas ekonomi negara dengan slot77 mengumpul cukai dari individu dan perniagaan.

Dalam artikel ini, anda akan mengetahui alamat, masa operasi, nombor telefon, dan maklumat penting lain mengenai setiap Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ini.

Mari kita mula dengan meneliti senarai pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau near me ini secara terperinci.

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau

Pejabat LHDN Tawau memainkan peranan utama dalam menguruskan segala urusan berkaitan cukai.

Ini termasuklah pengutipan, pemprosesan, dan penilaian cukai bagi individu, syarikat, dan entiti perniagaan lain.

Dengan pihak LHDN Tawau yang cekap dan berpengalaman, rakyat Malaysia dapat yakin bahawa urusan cukai mereka akan diuruskan dengan baik.

LHDN Tawau juga menawarkan bantuan kepada individu yang memerlukan. Ini termasuklah bantuan cukai bagi golongan yang layak seperti golongan berpendapatan rendah.

Ada pula cara pengendalian melalui lisan, simbolik dan kekerasan disebut juga cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang terakhir cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman.

Cara ini cenderung bersifat preventif,dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sementara itu, cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran.

Baca Juga : Mudik Lebaran: Meninggalkan Kota Jakarta untuk Pulang Kampung

Beberapa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia di antaranya sebagai berikut.

Polisi, sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Polisi berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat.

Pengadilan, merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

lima lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia selanjutnya adalah adat yang merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat, terdapat aturan yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Adat yang sudah melembaga dan turun temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat, adalah orang yang memiliki pengaruh atau bawah sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat dan petunjuk kepada anggota kelompok serta penyelesaian konflik sesuai kesepakatan bersama.

Mudik Lebaran adalah tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh jutaan warga Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta. Setiap tahunnya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, arus mudik menjadi fenomena besar yang https://eazycarrentals.com/ menghubungkan kota dengan desa, serta membawa kebahagiaan bagi mereka yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia, menjadi tempat yang dihuni oleh banyak orang yang berasal dari berbagai daerah. Namun, saat Lebaran tiba, sebagian besar dari mereka memilih untuk meninggalkan Jakarta dan mudik ke kampung halaman masing-masing.

BACA JUGA ARTIKEL SELANJUTNYA DISINI: Prabowo Tingkatkan Pembangunan Indonesia bersama 6 Program Prioritas

Arus Mudik dari Jakarta: Fenomena Massal Setiap Tahun

Mudik dari Jakarta merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Setiap tahunnya, terutama menjelang Lebaran, arus mudik menuju berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, meningkat pesat. Jakarta, yang dikenal dengan tingkat kemacetan dan kepadatan penduduknya, mengalami penurunan signifikan dalam jumlah penduduk selama periode mudik, karena banyak orang memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta.

Mudik tidak hanya sebagai momen untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi, mempererat hubungan keluarga, dan mengenang akar budaya yang mungkin terlupakan seiring berjalannya waktu.

Persiapan Mudik dari Jakarta

Meninggalkan Jakarta untuk mudik ke kampung halaman memerlukan berbagai persiapan matang, baik dari sisi fisik, mental, maupun logistik. Mengingat tingginya volume kendaraan yang akan melintas, para pemudik dari Jakarta harus mempersiapkan perjalanan dengan hati-hati agar bisa sampai ke tujuan dengan aman dan nyaman.

Beberapa persiapan penting yang dilakukan oleh para pemudik adalah:

1. Transportasi: Banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, namun ada juga yang menggunakan transportasi umum seperti kereta api, bus, atau pesawat terbang. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Misalnya, menggunakan kendaraan pribadi memberikan kebebasan waktu, namun terkadang dihadapkan pada kemacetan panjang di jalan. Sedangkan menggunakan transportasi umum, seperti kereta api, menjadi pilihan yang lebih nyaman dan efisien, meski harus menghadapi kepadatan penumpang.

2. Pemeriksaan Kendaraan: Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik adalah hal yang sangat penting. Pemudik disarankan untuk memeriksa kondisi mesin, rem, ban, dan perlengkapan darurat untuk memastikan perjalanan mudik berjalan lancar tanpa hambatan.

3. Pengepakan Barang: Barang bawaan yang harus dibawa selama mudik biasanya meliputi oleh-oleh, pakaian, hingga makanan khas Lebaran. Pastikan barang-barang tersebut terorganisir dengan rapi dan tidak mengganggu kenyamanan selama perjalanan.

4. Kesehatan dan Protokol Kesehatan: Mengingat situasi pasca-pandemi COVID-19, banyak pemudik yang tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak di tempat umum. Pemerintah juga menyediakan pos-pos kesehatan di sepanjang jalur mudik untuk memastikan kesehatan pemudik terjaga selama perjalanan.

Jalur Mudik dari Jakarta: Tantangan di Jalanan

Salah satu tantangan utama saat mudik adalah kemacetan. Jakarta, yang terhubung dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, sering kali mengalami lonjakan kendaraan yang sangat signifikan menjelang Lebaran. Beberapa jalur utama seperti Tol Jakarta-Cikampek, Tol Trans-Jawa, dan jalur Pantai Utara (Pantura) selalu dipenuhi kendaraan pemudik.

Pemerintah dan pihak kepolisian pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan, antara lain dengan menerapkan sistem one-way, rekayasa lalu lintas, dan penambahan jumlah pos pengamanan dan pos kesehatan. Para pemudik juga diimbau untuk memanfaatkan teknologi aplikasi navigasi yang memberikan informasi real-time tentang kondisi jalan dan kemacetan.

Fenomena Mudik dan Dampaknya pada Jakarta

Ketika banyak warga Jakarta mudik, kota ini seakan sepi dari hiruk-pikuk rutinitas sehari-hari. Banyak toko, restoran, dan tempat kerja yang tutup, sementara jalan-jalan utama tampak lebih lengang dari biasanya. Fenomena ini memberikan kesan seakan-akan Jakarta berubah menjadi kota yang sepi, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka yang tetap tinggal untuk menikmati suasana yang lebih tenang.

Namun, dampak mudik juga terasa pada perekonomian dan sektor transportasi. Meskipun Jakarta menjadi sepi, sejumlah sektor tetap bergantung pada keberlangsungan mudik, terutama sektor pariwisata dan logistik. Bisnis oleh-oleh, makanan, dan souvenir pun mengalami lonjakan permintaan, baik di Jakarta maupun di kota-kota tujuan mudik.

Mudik Lebaran dan Keamanan

Keamanan saat mudik adalah isu yang tidak kalah penting. Mengingat tingginya volume kendaraan dan lamanya perjalanan, potensi terjadinya kecelakaan atau tindak kejahatan bisa meningkat. Oleh karena itu, pihak kepolisian dan instansi terkait bekerja keras untuk memastikan keamanan di sepanjang jalur mudik. Peningkatan patroli, pos pengamanan, serta fasilitas kesehatan menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko bagi pemudik.

Pihak keluarga juga disarankan untuk menjaga barang-barang berharga, serta memastikan rumah dalam keadaan aman dan terkunci sebelum meninggalkan kota Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto membuktikan prinsip kuat untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Dalam usaha membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, ia telah menyusun enam program prioritas. Program-program ini difokuskan terhadap kemandirian sumber daya, reformasi politik dan hukum, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah rangkuman dari visi pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Salah satu pilar utama pembangunan yang mendambakan dicapai Presiden Prabowo adalah swasembada pangan, energi, dan air. Pemerintah menargetkan kemandirian didalam mengolah pangan bersama memperluas lahan panen sampai 4 juta hektare terhadap 2029. Ini mencakup peningkatan teknologi pertanian dan dukungan terhadap sektor pertanian. Prabowo yakin bahwa Indonesia punyai potensi besar untuk capai kemandirian pangan, dan bersama dukungan kebijakan yang tepat, target ini dapat dicapai didalam jangka waktu yang direncanakan.

Dalam bidang energi, pemerintah menargetkan pengembangan daya terbarukan. Sumber daya ramah lingkungan ini bakal menjadi tulang punggung era depan daya Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi air dan daya terbarukan lainnya, Indonesia diharapkan dapat kurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pembangunan infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien termasuk menjadi anggota mutlak dari program ini, kegunaan memastikan pasokan air yang konsisten untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Sistem penerimaan negara merupakan fondasi mutlak didalam pembiayaan pembangunan. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya penyempurnaan sistem penerimaan negara cocok bersama amanat Pasal 23A UUD 1945. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, pemerintah meminta dapat menaikkan penerimaan negara yang bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di semua penjuru tanah air.

Program ini mempunyai tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan merata, memastikan bahwa bebarfamilydental.com setiap sektor mengimbuhkan kontribusi cocok bersama kapasitasnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendambakan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi tanpa membebani penduduk kecil. Dalam jangka panjang, sistem penerimaan negara yang baik diharapkan dapat membantu pembangunan konsisten yang inklusif.

3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik dan hukum termasuk menjadi fokus utama Presiden Prabowo. Dengan target memberantas politik duit dan menaikkan akses politik yang adil, pemerintah mendambakan menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari korupsi. Presiden Prabowo mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap politik, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan.

Di bidang hukum, pemerintah memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa menyaksikan status atau jabatan, perlu tunduk terhadap hukum yang berlaku. Ini adalah langkah besar menuju penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemerintah termasuk berupaya laksanakan digitalisasi didalam sistem birokrasi serta mengembangkan sistem satu information terpadu. Melalui langkah ini, pemerintah meminta dapat menaikkan efisiensi dan meminimalisir tumpang tindih information di bermacam lembaga.

4. Pemberantasan Kemiskinan

Prabowo memasang target ambisius didalam usaha pemberantasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem didalam dua th. pertama pemerintahannya. Langkah ini mencakup dukungan dukungan langsung, pelatihan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah termasuk menargetkan penurunan angka kemiskinan relatif sampai di bawah 6 % terhadap akhir era jabatan.

Program ini mencerminkan prinsip pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Prabowo yakin bahwa bersama menaikkan akses penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah termasuk memiliki rencana bermacam program sosial yang bakal membantu penduduk berpenghasilan rendah untuk meraih kehidupan yang layak.

5. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tapi termasuk mencakup pengembangan pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan. Gedung-gedung pemerintahan utama menjadi prioritas pertama yang dibangun di IKN, sebagai simbol prinsip pemerintah terhadap proyek besar ini.

Pembangunan IKN termasuk dipandang sebagai langkah strategis untuk kurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan pemindahan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan ke semua lokasi Indonesia. Proyek ini termasuk menjadi salah satu langkah untuk menangani masalah urbanisasi yang tinggi di Jakarta, yang seringkali menimbulkan bermacam masalah sosial dan lingkungan.

6. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dalam rangka menaikkan mutu kebugaran masyarakat, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kebugaran gratis. Program ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit yang berpotensi membahayakan kebugaran masyarakat. Dengan dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pemerintah meminta dapat mengimbuhkan sarana kebugaran yang mudah dibuka oleh semua lapisan masyarakat.

Program ini mencakup pemeriksaan kebugaran rutin di bermacam sarana kebugaran yang tersebar di semua Indonesia. Melalui program ini, pemerintah mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap sarana kebugaran berkualitas. Prabowo meminta program ini dapat mendorong penduduk untuk lebih peduli terhadap kebugaran mereka sendiri dan laksanakan pemeriksaan rutin.

Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Maju

Enam program prioritas ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pemerintahannya berupaya mewujudkan penduduk yang sehat, makmur, dan punyai akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang. Dengan prinsip yang kuat terhadap kemandirian pangan, energi, dan air, serta reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, Prabowo meminta dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang.

Prabowo termasuk mengutamakan pentingnya pemerataan pembangunan di semua lokasi Indonesia, terlebih melalui proyek besar layaknya Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berupaya keras menangani masalah kemiskinan melalui dukungan dukungan sosial, pelatihan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan ketimpangan antarwilayah dapat diminimalkan.

Dukungan Masyarakat didalam Mewujudkan Program

Program-program ini cuma dapat terlaksana bersama dukungan penuh dari masyarakat. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya partisipasi aktif penduduk didalam setiap program pembangunan. Melalui gotong-royong dan semangat kebersamaan, ia meminta rakyat Indonesia dapat berbarengan mewujudkan visi Indonesia yang maju.

Para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan komunitas lokal, diharapkan dapat mengimbuhkan kontribusi didalam pembangunan. Dengan kolaborasi dari semua pihak, Prabowo yakin bahwa Indonesia dapat capai swasembada pangan, energi, dan air, serta menciptakan penduduk yang sehat dan sejahtera.

Penutup

Dengan enam program prioritas ini, Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya didalam memajukan Indonesia. Melalui visi yang memahami dan program yang terstruktur, pemerintah berupaya membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah yakin bahwa pembangunan Indonesia bakal konsisten meningkat, menciptakan era depan yang lebih baik bagi semua rakyat.

Baca Juga : Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, empat kepala instansi atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri di dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan berikut tertuang di dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/P Tahun 2024 dan Keppres Nomor 73/M Tahun 2024.

Agenda pelantikan itu termasuk mencakup pengangkatan satu orang sekretaris kabinet (seskab) sebagaimana dicantumkan di dalam Keppres Nomor 143/P Tahun 2024. Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang dapat diterima menteri dan wakil menteri Prabowo-Gibran Rakabuming Raka?

Gaji Menteri dan Wakil Menteri

Besaran gaji menteri diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 mengenai Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara dan juga Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993.

Sementara gaji wakil menteri diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara info gaji pokok wakil menteri tidak dicantumkan di dalam Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.

Tunjangan Menteri dan Wakil Menteri

Selain gaji pokok, menteri negara termasuk berhak menerima tunjangan jabatan. Besaran tunjangan https://www.straitlinewellservicesllc.com/ jabatan menteri diatur di dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, yakni Rp13.608.000 per bulan.

Sementara itu, mengacu terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri negara. Dengan demikian, wakil menteri memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Kemudian, menteri termasuk memperoleh dana operasional yang dihidangkan untuk membantu kegiatan yang berbentuk strategis dan khusus. Pemberian dana operasional menteri negara diatur di dalam Permenkeu Nomor 268/PMK.05/2014 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dana operasional sebesar 80 persen diberikan secara lump sum atau pembayaran sekaligus kepada menteri. Sementara 20 persen sisanya digunakan untuk membantu kegiatan operasional lainnya.

Baca Juga : Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tak cuma itu, menteri negara termasuk memperoleh tunjangan kinerja yang jumlahnya tidak sama di tiap-tiap kementerian. Terdapat pula fasilitas lain yang dihidangkan negara untuk menteri, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, dan gaji ke-13.

Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 adalah 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi.

Wakil menteri termasuk diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, di dalam hal kementerian yang perihal belum sanggup menyediakan tempat tinggal jabatan, maka wakil menteri memperoleh kompensasi berbentuk tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan.

Dengan demikian, seorang menteri negara setidaknya memperoleh pendapatan sebesar Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara wakil negara memperoleh pendapatan sedikitnya sebesar Rp11.566.800 per bulan dari tunjangan jabatan, belum tunjangan lain-lain.