Humaskepri > Lembaga Swadaya Masyarakat

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dituduh palsu oleh segelintir orang.

Prasetyo menyebut fokus Istana dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurusi polemik ijazah tersebut.

“Kami menghormati ya karena itu proses hukum. Sudah disampaikan oleh Bareskrim hasilnya ya, tentu kita menghormati, karena kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo pun mengajak semua pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

Baca Juga : Dinamika Pemerintahan dan Berita Nasional di Argentina: Antara Reformasi, Krisis, dan Aspirasi Rakyat

“Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita. Bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, kurang berdampak. Semangatnya sekarang kami mau membangun bangsa dan negara dengan menjalankan program-program yang memang kami yakin itu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Presiden RI.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), menyatakan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

“Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi joker123 identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

“Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

“Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Tawau adalah salah satu institusi penting di Malaysia yang bertanggungjawab menguruskan semua perkara berkaitan cukai.

Ia adalah pejabat yang mendukung asas ekonomi negara dengan slot77 mengumpul cukai dari individu dan perniagaan.

Dalam artikel ini, anda akan mengetahui alamat, masa operasi, nombor telefon, dan maklumat penting lain mengenai setiap Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ini.

Mari kita mula dengan meneliti senarai pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau near me ini secara terperinci.

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau

Pejabat LHDN Tawau memainkan peranan utama dalam menguruskan segala urusan berkaitan cukai.

Ini termasuklah pengutipan, pemprosesan, dan penilaian cukai bagi individu, syarikat, dan entiti perniagaan lain.

Dengan pihak LHDN Tawau yang cekap dan berpengalaman, rakyat Malaysia dapat yakin bahawa urusan cukai mereka akan diuruskan dengan baik.

LHDN Tawau juga menawarkan bantuan kepada individu yang memerlukan. Ini termasuklah bantuan cukai bagi golongan yang layak seperti golongan berpendapatan rendah.

Ada pula cara pengendalian melalui lisan, simbolik dan kekerasan disebut juga cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang terakhir cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman.

Cara ini cenderung bersifat preventif,dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sementara itu, cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran.

Baca Juga : Mudik Lebaran: Meninggalkan Kota Jakarta untuk Pulang Kampung

Beberapa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia di antaranya sebagai berikut.

Polisi, sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Polisi berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat.

Pengadilan, merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

lima lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia selanjutnya adalah adat yang merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat, terdapat aturan yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Adat yang sudah melembaga dan turun temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat, adalah orang yang memiliki pengaruh atau bawah sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat dan petunjuk kepada anggota kelompok serta penyelesaian konflik sesuai kesepakatan bersama.

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) terus berperan aktif dalam https://www.braxtonatlakenorman.com/ mendorong penguatan industri halal di Indonesia. Langkah ini paralel dengan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai pusat industri halal global.

“Kami bermufakat meningkatkan kekuatan saing industri halal melalui beraneka program strategis, termasuk standardisasi, sertifikasi halal, serta fasilitasi penemuan dan teknologi bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Kepala BSKJI memperkenalkan, industri halal memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, bagus di pasar domestik maupun global. Mengacu pada data yang dirilis dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) edisi 2023/2024, konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksi menembus USD3,1 triliun pada tahun 2027

Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi hub atau pusat industri halal dunia, yang merupakan komponen tujuan master plan industri halal Indonesia.
“Apalagi, Indoesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lewat potensi ini, kami berhasrat mendorong penguatan ekosistem industri halal dengan memutuskan pengaplikasian standar halal yang berkwalitas dan berdaya saing tinggi,” tutur Andi.

Baca Juga : Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation

Sebagai langkah nyata, BSKJI Kemenperin sudah melaksanakan beraneka inisiatif melalui unit-unit kerja di bawah binaannya, seperti penyediaan layanan sertifikasi halal, pengembangan lab pengujian halal, serta peningkatan kapasitas industri melalui pelatihan dan konsultansi. Pun BSKJI juga terus mendorong Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan Kemenperin untuk lebih mengoptimalkan potensi layanan yang beraneka dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional.

“Kami optimistis bahwa upaya-upaya ini bisa mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional,” ungkap Andi.

Guna mendorong upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, salah satu unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, legal meraih status LPH Utama setelah menerima Akta Akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menandai langkah penting bagi BBSPJIHPMM dalam memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih luas dan terpercaya.

Dengan status LPH Utama, BBSPJIHPMM Makassar sekarang memiliki cakupan kawasan kerja tingkat nasional dan internasional. Lembaga ini siap melayani pemeriksaan halal pada skala industri kecil dan menengah sampai industri besar. Adapun ruang lingkup sektor industrinya, antara lain makanan dan minuman, produk kimiawi, barang gunaan, serta beraneka layanan jasa seperti pengemasan, pendistribusian, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, sampai penyajian.

“Status baru ini memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terpercaya dalam hal sertifikasi halal, bagus bagi pelaku industri di Indonesia maupun di pasar internasional. Kami siap mendorong kesuksesan produk halal di segala dunia,” ujar Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian.

PT Rimba Raya Conservation hadir dalam tonggak sejarah dunia atas keikutsertaanya dalam mitigasi perubahan iklim dengan melihat hutan melalui perspektif yang berbeda. Perjuangan panjang restorasi ekosistem demi terwujudnya masyarakat berdaya, hutan sehat, dan iklim terjaga.

Selain konsen terhadap aksi pelestarian hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim, Rimba Raya Conservation sadar betul akan pentingnya membantu dan memberdayakan masyarakat. Sebab, berbicara soal hutan maka berbicara pula mengenai siapa-siapa saja yang ada di sana. Tentu, salah satunya adalah masyarakat sekitar hutan.

Berangkat dari hal tersebut, Rimba Raya Conservation menginisiasi program kerja pemberdayaan masyarakat. Apa saja? Simak penjelasan berikut!

1. Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation

Foto Floating Clinic milik Rimba Raya Conservation . Kehadirannya banyak membantu masyarakat setempat.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan, Klinik Terapung Rimba Raya hadir untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat sekitar wilayah kerja Rimba Raya Conservation di sepanjang Sungai Seruyan.

Klinik terapung tersebut memenuhi kebutuhan mendesak untuk menjangkau orang-orang yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan profesional. Adanya pendanaan dari mitra, memungkinkan Rimba Raya Conservation bergerak maju dengan visi menyediakan perawatan kesehatan di daerah terpencil.

Klik Disini : Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat

Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional dan didukung oleh Tim Rimba Raya. Memberikan manfaat bagi mereka yang lanjut usia, hamil, dan tentu saja, anak-anak di komunitas masyarakat desa binaan yang mana memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit. Baik karena terkendala jarak maupun biaya.

Berdasarkan data, 2.164 pasien (warga desa binaan) mendapatkan manfaat langsung pelayanan kesehatan. Adapun, penyakit tertinggi di desa binaan terdiri dari ISPA (17%), Myalgia (21,67%), dan hipertensi (24%).

Uniknya, klinik https://jknailsbeauty.com/ terapung ini menyediakan sistem barter bibit pohon/sampah untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tentu, hal ini dapat meringankan masyarakat dari segi biaya. Di samping itu, juga mendukung kelestarian alam dan lingkungan.

Program Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation ini turut mendukung tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

2. Penguatan POSYANDU untuk Desa Binaan

Program penguatan Posyandu ini meliputi 11 desa dan 2 dusun.
Rimba Raya Conservation bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan berupaya memperkuat kelembagaan Posyandu dan SDM-nya untuk mendorong kualitas kesehatan ibu dan anak masyarakat dengan menyasar seluruh titik di desa binaan Rimba Raya Conservation.

Melalui Posyandu ini, 460 ibu hamil diberikan makan tambahan. Kemudian, 1.246 balita juga diberikan makan tambahan melalui pos Gizi Posyandu dan 33 balita stunting juga mendapatkan makan tambahan dari pos Gizi Posyandu khusus.

Program penguatan Posyandu untuk desa binaan ini, men-cover 11 desa dan 2 dusun. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

3. Water Purifying System Air Layak Minum untuk Warga Desa Binaan

Melalui Program Kesehatan Masyarakat, Rimba Raya Conservation terus melakukan upaya-upaya untuk memberi akses lebih luas terhadap kebutuhan air bersih layak konsumsi dengan membangun instalasi pengolah air layak konsumsi Water Purifying System (WPS).

Hasil sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa warga merasa lega dengan adanya peningkatan ketersediaan air minum di wilayah mereka. Ditemukan juga bahwa ketersediaan filter air di setiap rumah dan pengenalan sistem pemurni air ini, membuat penularan penyakit melalui air telah menurun secara signifikan.

Program Water Purifying System ini berhasil memproduksi 2.000 liter air per hari dan men-cover 8 desa dengan 1.000 warga yang menerima manfaat. Total, 80.315 liter air layak minum didistribusikan ke penerima manfaat pada tahun 2021.

Program pemberdayaan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

4. Bersih Sungai Seruyan dan Task Force untuk Desa Binaan

Berbicara soal lingkungan, Rimba Raya Conservation tak lupa menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dan pemerintah desa setempat untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui gerakan ‘kelompok kerja task force Jumat Bersih’.

Perlu diketahui, mata pencaharian masyarakat sering kali bergantung pada sungai yang menyuplai makanan, memberikan dukungan dalam upaya pertanian, dan membantu berkontribusi pada pendapatan anggota masyarakat.