Besaran Gaji Dan Tunjangan Menteri Dan Wakil Menteri Saat Ini
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, empat kepala instansi atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri di dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan berikut tertuang di dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/P Tahun 2024 dan Keppres Nomor 73/M Tahun 2024.
Agenda pelantikan itu termasuk mencakup pengangkatan satu orang sekretaris kabinet (seskab) sebagaimana dicantumkan di dalam Keppres Nomor 143/P Tahun 2024. Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang dapat diterima menteri dan wakil menteri Prabowo-Gibran Rakabuming Raka?
Gaji Menteri dan Wakil Menteri
Besaran gaji menteri diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 mengenai Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara dan juga Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993.
Sementara gaji wakil menteri diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara info gaji pokok wakil menteri tidak dicantumkan di dalam Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.
Tunjangan Menteri dan Wakil Menteri
Selain gaji pokok, menteri negara termasuk berhak menerima tunjangan jabatan. Besaran tunjangan jabatan menteri diatur di dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, yakni Rp13.608.000 per bulan.
Sementara itu, mengacu terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri negara. Dengan demikian, wakil menteri memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800 per bulan.
Kemudian, menteri termasuk memperoleh dana operasional yang dihidangkan untuk membantu kegiatan yang berbentuk strategis dan khusus. Pemberian dana operasional menteri negara diatur di dalam Permenkeu Nomor 268/PMK.05/2014 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.
Dana operasional sebesar 80 persen diberikan secara lump sum atau pembayaran sekaligus kepada menteri. Sementara 20 persen sisanya digunakan untuk membantu kegiatan operasional lainnya.
Baca Juga : Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tak cuma itu, menteri negara termasuk memperoleh tunjangan kinerja yang jumlahnya tidak sama di tiap-tiap kementerian. Terdapat pula fasilitas lain yang dihidangkan negara untuk menteri, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, dan gaji ke-13.
Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 adalah 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi.
Wakil menteri termasuk diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, di dalam hal kementerian yang perihal belum sanggup menyediakan tempat tinggal jabatan, maka wakil menteri memperoleh kompensasi berbentuk tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan.
Dengan demikian, seorang menteri negara setidaknya memperoleh pendapatan sebesar Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara wakil negara memperoleh pendapatan sedikitnya sebesar Rp11.566.800 per bulan dari tunjangan jabatan, belum tunjangan lain-lain.
Prabowo Tingkatkan Pembangunan Indonesia bersama 6 Program Prioritas
Presiden Prabowo Subianto membuktikan prinsip kuat untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Dalam usaha membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, ia telah menyusun enam program prioritas. Program-program ini difokuskan terhadap kemandirian sumber daya, reformasi politik dan hukum, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah rangkuman dari visi pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Salah satu pilar utama pembangunan yang mendambakan dicapai Presiden Prabowo adalah swasembada pangan, energi, dan air. Pemerintah menargetkan kemandirian didalam mengolah pangan bersama memperluas lahan panen sampai 4 juta hektare terhadap 2029. Ini mencakup peningkatan teknologi pertanian dan dukungan terhadap sektor pertanian. Prabowo yakin bahwa Indonesia punyai potensi besar untuk capai kemandirian pangan, dan bersama dukungan kebijakan yang tepat, target ini dapat dicapai didalam jangka waktu yang direncanakan.
Dalam bidang energi, pemerintah menargetkan pengembangan daya terbarukan. Sumber daya ramah lingkungan ini bakal menjadi tulang punggung era depan daya Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi air dan daya terbarukan lainnya, Indonesia diharapkan dapat kurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pembangunan infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien termasuk menjadi anggota mutlak dari program ini, kegunaan memastikan pasokan air yang konsisten untuk kebutuhan industri dan masyarakat.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Sistem penerimaan negara merupakan fondasi mutlak didalam pembiayaan pembangunan. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya penyempurnaan sistem penerimaan negara cocok bersama amanat Pasal 23A UUD 1945. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, pemerintah meminta dapat menaikkan penerimaan negara yang bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di semua penjuru tanah air.
Program ini mempunyai tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan merata, memastikan bahwa setiap sektor mengimbuhkan kontribusi cocok bersama kapasitasnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendambakan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi tanpa membebani penduduk kecil. Dalam jangka panjang, sistem penerimaan negara yang baik diharapkan dapat membantu pembangunan konsisten yang inklusif.
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Reformasi politik dan hukum termasuk menjadi fokus utama Presiden Prabowo. Dengan target memberantas politik duit dan menaikkan akses politik yang adil, pemerintah mendambakan menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari korupsi. Presiden Prabowo mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap politik, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan.
Di bidang hukum, pemerintah memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa menyaksikan status atau jabatan, perlu tunduk terhadap hukum yang berlaku. Ini adalah langkah besar menuju penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemerintah termasuk berupaya laksanakan digitalisasi didalam sistem birokrasi serta mengembangkan sistem satu information terpadu. Melalui langkah ini, pemerintah meminta dapat menaikkan efisiensi dan meminimalisir tumpang tindih information di bermacam lembaga.
4. Pemberantasan Kemiskinan
Prabowo memasang target ambisius didalam usaha pemberantasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem didalam dua th. pertama pemerintahannya. Langkah ini mencakup dukungan dukungan langsung, pelatihan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah termasuk menargetkan penurunan angka kemiskinan relatif sampai di bawah 6 % terhadap akhir era jabatan.
Program ini mencerminkan prinsip pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Prabowo yakin bahwa bersama menaikkan akses penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah termasuk memiliki rencana bermacam program sosial yang bakal membantu penduduk berpenghasilan rendah untuk meraih kehidupan yang layak.
5. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Pemerintah Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tapi termasuk mencakup pengembangan pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan. Gedung-gedung pemerintahan utama menjadi prioritas pertama yang dibangun di IKN, sebagai simbol prinsip pemerintah terhadap proyek besar ini.
Pembangunan IKN termasuk dipandang sebagai langkah strategis untuk kurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan pemindahan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan ke semua lokasi Indonesia. Proyek ini termasuk menjadi salah satu langkah untuk menangani masalah urbanisasi yang tinggi di Jakarta, yang seringkali menimbulkan bermacam masalah sosial dan lingkungan.
6. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Dalam rangka menaikkan mutu kebugaran masyarakat, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kebugaran gratis. Program ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit yang berpotensi membahayakan kebugaran masyarakat. Dengan dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pemerintah meminta dapat mengimbuhkan sarana kebugaran yang mudah dibuka oleh semua lapisan masyarakat.
Program ini mencakup pemeriksaan kebugaran rutin di bermacam sarana kebugaran yang tersebar di semua Indonesia. Melalui program ini, pemerintah mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap sarana kebugaran berkualitas. Prabowo meminta program ini dapat mendorong penduduk untuk lebih peduli terhadap kebugaran mereka sendiri dan laksanakan pemeriksaan rutin.
Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Maju
Enam program prioritas ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pemerintahannya berupaya mewujudkan penduduk yang sehat, makmur, dan punyai akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang. Dengan prinsip yang kuat terhadap kemandirian pangan, energi, dan air, serta reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, Prabowo meminta dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang.
Prabowo termasuk mengutamakan pentingnya pemerataan pembangunan di semua lokasi Indonesia, terlebih melalui proyek besar layaknya Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berupaya keras menangani masalah kemiskinan melalui dukungan dukungan sosial, pelatihan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan ketimpangan antarwilayah dapat diminimalkan.
Dukungan Masyarakat didalam Mewujudkan Program
Program-program ini cuma dapat terlaksana bersama dukungan penuh dari masyarakat. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya partisipasi aktif penduduk didalam setiap program pembangunan. Melalui gotong-royong dan semangat kebersamaan, ia meminta rakyat Indonesia dapat berbarengan mewujudkan visi Indonesia yang maju.
Para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan komunitas lokal, diharapkan dapat mengimbuhkan kontribusi didalam pembangunan. Dengan kolaborasi dari semua pihak, Prabowo yakin bahwa Indonesia dapat capai swasembada pangan, energi, dan air, serta menciptakan penduduk yang sehat dan sejahtera.
Penutup
Dengan enam program prioritas ini, Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya didalam memajukan Indonesia. Melalui visi yang memahami dan program yang terstruktur, pemerintah berupaya membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah yakin bahwa pembangunan Indonesia bakal konsisten meningkat, menciptakan era depan yang lebih baik bagi semua rakyat.
Slot mahjong ways slot memiliki simbol-simbol yang terinspirasi langsung dari permainan Mahjong tradisional. Di antaranya adalah simbol batu Mahjong seperti bambu, karakter, dan lingkaran.
Baca Juga : Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik