Humaskepri > Lembaga Swadaya Masyarakat

Pemerintah Indonesia berjalan berdasarkan sistem demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya berfungsi untuk mengimbangi dan mengawasi satu sama lain agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun, pernahkah kamu membayangkan — bagaimana jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ada dalam sistem pemerintahan kita? Ketiadaan DPR berarti tidak ada lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara resmi. Kondisi ini akan mengubah struktur politik, hukum, hingga kehidupan demokrasi secara drastis. Mari kita bahas bagaimana gambaran dan akibatnya jika pemerintah Indonesia berjalan tanpa DPR.

1. DPR: Pilar Utama dalam Demokrasi Indonesia

Sebelum membahas dampaknya, kita slot gacor hari ini perlu memahami peran penting DPR dalam pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama:

• Fungsi Legislasi – membuat dan menetapkan undang-undang bersama presiden.
• Fungsi Anggaran (Budgeting) – menentukan dan menyetujui APBN.
• Fungsi Pengawasan (Control) – mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga menjadi penyalur aspirasi rakyat, tempat di mana suara masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang diperjuangkan. Tanpa DPR, maka tidak ada lembaga yang secara sah menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan.

2. Jika Tidak Ada DPR, Siapa yang Membuat Undang-Undang?

Salah satu dampak paling besar adalah kekosongan fungsi legislasi. Dalam sistem Indonesia saat ini, setiap undang-undang harus melalui proses pembahasan dan persetujuan antara Presiden dan DPR. Jika DPR tidak ada, maka seluruh kekuasaan pembentukan hukum akan berada di tangan eksekutif (Presiden dan pemerintah).

Hal ini berarti Presiden bisa membuat, mengubah, bahkan mencabut undang-undang tanpa persetujuan rakyat. Kondisi seperti ini mengarah pada sistem otoriter, karena tidak ada mekanisme “check and balance” untuk menahan kekuasaan pemerintah. Rakyat akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara.

3. Anggaran Negara Tanpa Pengawasan

Setiap tahun, DPR bersama pemerintah membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika DPR tidak ada, maka pengelolaan keuangan negara sepenuhnya di tangan eksekutif.

Hal ini berpotensi menimbulkan:

• Korupsi dan penyalahgunaan dana publik.
• Kebijakan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.
• Tidak adanya transparansi dalam alokasi dana publik.

Tanpa lembaga pengawas seperti DPR, rakyat tidak memiliki saluran resmi untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

4. Hilangnya Fungsi Pengawasan dan Kritis terhadap Pemerintah

DPR berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Mereka memanggil menteri, membentuk panitia khusus (pansus), atau melakukan investigasi ketika ada dugaan pelanggaran. Jika DPR ditiadakan, maka tidak ada lembaga yang secara resmi berhak mengkritik atau memeriksa pemerintah dari dalam sistem.

Media dan masyarakat bisa saja tetap bersuara, tetapi suara mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akhirnya, keputusan pemerintah akan berjalan tanpa kontrol langsung dari rakyat.

5. Rakyat Kehilangan Representasi

Demokrasi berarti “kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Namun tanpa DPR, prinsip ini menjadi kosong. Rakyat tidak lagi memiliki wakil yang menyuarakan kepentingan mereka di tingkat nasional.

Kebijakan yang diambil pemerintah bisa jadi tidak mencerminkan kebutuhan daerah atau kelompok tertentu. Misalnya, tanpa wakil daerah di DPR, kepentingan masyarakat Papua, Kalimantan, atau Nusa Tenggara mungkin terabaikan dalam kebijakan nasional. Akhirnya, kesenjangan sosial dan ketidakadilan bisa semakin melebar.

6. Keseimbangan Kekuasaan Akan Hilang

Salah satu alasan mengapa sistem pemerintahan modern membagi kekuasaan menjadi tiga adalah untuk mencegah dominasi satu lembaga. Tanpa DPR, kekuasaan eksekutif akan menjadi terlalu besar — Presiden bisa mengendalikan hukum, anggaran, dan kebijakan tanpa batas.

Kondisi ini pernah terjadi dalam beberapa negara di dunia yang menghapus atau melemahkan lembaga legislatifnya. Hasilnya adalah rezim otoriter, di mana rakyat kehilangan hak bicara dan kebebasan sipil dibatasi.

7. Sistem Pemerintahan Akan Berubah Total

Tanpa DPR, sistem pemerintahan Indonesia tidak lagi bisa disebut demokrasi Pancasila.

Negara akan bergerak menuju model pemerintahan:

• Monarki Absolut, jika kekuasaan dipegang satu orang tanpa batas.
• Atau Teknokrasi, jika kekuasaan dijalankan oleh kelompok ahli tanpa representasi rakyat.

Keduanya sama-sama bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kesimpulan

Baca Juga: Radiasi Cesium-137 di Cikande: Ancaman, Dampak, dan Tindakan Pemerintah

Keberadaan DPR mungkin sering dikritik karena isu kinerja atau korupsi, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa tanpa DPR, sistem pemerintahan Indonesia akan kehilangan keseimbangannya. Lembaga ini adalah penjaga demokrasi, penyalur aspirasi rakyat, dan pengawas jalannya pemerintahan.

Jika DPR dihapus, maka seluruh kekuasaan akan berpusat pada pemerintah — tanpa kontrol, tanpa suara rakyat, dan tanpa keseimbangan. Dengan kata lain, tanpa DPR, Indonesia bukan lagi negara demokrasi, melainkan pemerintahan absolut yang berpotensi berbahaya.