Humaskepri > Lembaga Swadaya Masyarakat - Pemberitaan terbaru dari dalam negeri yang menjadi topik terhangat untuk di bahas dalam pemerintahan

2025-03-27 | admin9

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau | Near Me

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Tawau adalah salah satu institusi penting di Malaysia yang bertanggungjawab menguruskan semua perkara berkaitan cukai.

Ia adalah pejabat yang mendukung asas ekonomi negara dengan slot77 mengumpul cukai dari individu dan perniagaan.

Dalam artikel ini, anda akan mengetahui alamat, masa operasi, nombor telefon, dan maklumat penting lain mengenai setiap Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ini.

Mari kita mula dengan meneliti senarai pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau near me ini secara terperinci.

Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Tawau

Pejabat LHDN Tawau memainkan peranan utama dalam menguruskan segala urusan berkaitan cukai.

Ini termasuklah pengutipan, pemprosesan, dan penilaian cukai bagi individu, syarikat, dan entiti perniagaan lain.

Dengan pihak LHDN Tawau yang cekap dan berpengalaman, rakyat Malaysia dapat yakin bahawa urusan cukai mereka akan diuruskan dengan baik.

LHDN Tawau juga menawarkan bantuan kepada individu yang memerlukan. Ini termasuklah bantuan cukai bagi golongan yang layak seperti golongan berpendapatan rendah.

Ada pula cara pengendalian melalui lisan, simbolik dan kekerasan disebut juga cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang terakhir cara pengendalian sosial melalui imbalan dan hukuman.

Cara ini cenderung bersifat preventif,dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Sementara itu, cara pengendalian sosial melalui hukuman cenderung bersifat represif. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran.

Beberapa lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia di antaranya sebagai berikut.

Polisi, sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Polisi berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat.

Pengadilan, merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

lima lembaga pengendalian sosial dalam masyarakat Indonesia selanjutnya adalah adat yang merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Di dalam adat, terdapat aturan yang mengatur tata tertib tingkah laku anggota masyarakat. Adat yang sudah melembaga dan turun temurun disebut tradisi. Orang yang melanggar hukum adat dan tradisi akan dihukum oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat, adalah orang yang memiliki pengaruh atau bawah sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat dan petunjuk kepada anggota kelompok serta penyelesaian konflik sesuai kesepakatan bersama.

2025-03-25 | admin3

Mudik Lebaran: Meninggalkan Kota Jakarta untuk Pulang Kampung

Mudik Lebaran adalah tradisi tahunan yang sangat dinantikan oleh jutaan warga Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta. Setiap tahunnya, menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, arus mudik menjadi fenomena besar yang https://eazycarrentals.com/ menghubungkan kota dengan desa, serta membawa kebahagiaan bagi mereka yang ingin berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Jakarta, sebagai ibu kota dan pusat ekonomi Indonesia, menjadi tempat yang dihuni oleh banyak orang yang berasal dari berbagai daerah. Namun, saat Lebaran tiba, sebagian besar dari mereka memilih untuk meninggalkan Jakarta dan mudik ke kampung halaman masing-masing.

BACA JUGA ARTIKEL SELANJUTNYA DISINI: Prabowo Tingkatkan Pembangunan Indonesia bersama 6 Program Prioritas

Arus Mudik dari Jakarta: Fenomena Massal Setiap Tahun

Mudik dari Jakarta merupakan fenomena yang tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Setiap tahunnya, terutama menjelang Lebaran, arus mudik menuju berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan, meningkat pesat. Jakarta, yang dikenal dengan tingkat kemacetan dan kepadatan penduduknya, mengalami penurunan signifikan dalam jumlah penduduk selama periode mudik, karena banyak orang memilih untuk kembali ke kampung halaman mereka untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta.

Mudik tidak hanya sebagai momen untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi, mempererat hubungan keluarga, dan mengenang akar budaya yang mungkin terlupakan seiring berjalannya waktu.

Persiapan Mudik dari Jakarta

Meninggalkan Jakarta untuk mudik ke kampung halaman memerlukan berbagai persiapan matang, baik dari sisi fisik, mental, maupun logistik. Mengingat tingginya volume kendaraan yang akan melintas, para pemudik dari Jakarta harus mempersiapkan perjalanan dengan hati-hati agar bisa sampai ke tujuan dengan aman dan nyaman.

Beberapa persiapan penting yang dilakukan oleh para pemudik adalah:

Transportasi: Banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi, namun ada juga yang menggunakan transportasi umum seperti kereta api, bus, atau pesawat terbang. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan. Misalnya, menggunakan kendaraan pribadi memberikan kebebasan waktu, namun terkadang dihadapkan pada kemacetan panjang di jalan. Sedangkan menggunakan transportasi umum, seperti kereta api, menjadi pilihan yang lebih nyaman dan efisien, meski harus menghadapi kepadatan penumpang.
Pemeriksaan Kendaraan: Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik adalah hal yang sangat penting. Pemudik disarankan untuk memeriksa kondisi mesin, rem, ban, dan perlengkapan darurat untuk memastikan perjalanan mudik berjalan lancar tanpa hambatan.
Pengepakan Barang: Barang bawaan yang harus dibawa selama mudik biasanya meliputi oleh-oleh, pakaian, hingga makanan khas Lebaran. Pastikan barang-barang tersebut terorganisir dengan rapi dan tidak mengganggu kenyamanan selama perjalanan.
Kesehatan dan Protokol Kesehatan: Mengingat situasi pasca-pandemi COVID-19, banyak pemudik yang tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak di tempat umum. Pemerintah juga menyediakan pos-pos kesehatan di sepanjang jalur mudik untuk memastikan kesehatan pemudik terjaga selama perjalanan.

Jalur Mudik dari Jakarta: Tantangan di Jalanan

Salah satu tantangan utama saat mudik adalah kemacetan. Jakarta, yang terhubung dengan berbagai kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera, sering kali mengalami lonjakan kendaraan yang sangat signifikan menjelang Lebaran. Beberapa jalur utama seperti Tol Jakarta-Cikampek, Tol Trans-Jawa, dan jalur Pantai Utara (Pantura) selalu dipenuhi kendaraan pemudik.

Pemerintah dan pihak kepolisian pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan, antara lain dengan menerapkan sistem one-way, rekayasa lalu lintas, dan penambahan jumlah pos pengamanan dan pos kesehatan. Para pemudik juga diimbau untuk memanfaatkan teknologi aplikasi navigasi yang memberikan informasi real-time tentang kondisi jalan dan kemacetan.

Fenomena Mudik dan Dampaknya pada Jakarta

Ketika banyak warga Jakarta mudik, kota ini seakan sepi dari hiruk-pikuk rutinitas sehari-hari. Banyak toko, restoran, dan tempat kerja yang tutup, sementara jalan-jalan utama tampak lebih lengang dari biasanya. Fenomena ini memberikan kesan seakan-akan Jakarta berubah menjadi kota yang sepi, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka yang tetap tinggal untuk menikmati suasana yang lebih tenang.

Namun, dampak mudik juga terasa pada perekonomian dan sektor transportasi. Meskipun Jakarta menjadi sepi, sejumlah sektor tetap bergantung pada keberlangsungan mudik, terutama sektor pariwisata dan logistik. Bisnis oleh-oleh, makanan, dan souvenir pun mengalami lonjakan permintaan, baik di Jakarta maupun di kota-kota tujuan mudik.

Mudik Lebaran dan Keamanan

Keamanan saat mudik adalah isu yang tidak kalah penting. Mengingat tingginya volume kendaraan dan lamanya perjalanan, potensi terjadinya kecelakaan atau tindak kejahatan bisa meningkat. Oleh karena itu, pihak kepolisian dan instansi terkait bekerja keras untuk memastikan keamanan di sepanjang jalur mudik. Peningkatan patroli, pos pengamanan, serta fasilitas kesehatan menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko bagi pemudik.

Pihak keluarga juga disarankan untuk menjaga barang-barang berharga, serta memastikan rumah dalam keadaan aman dan terkunci sebelum meninggalkan kota Jakarta.

2025-03-23 | admin4

Prabowo Tingkatkan Pembangunan Indonesia bersama 6 Program Prioritas

Presiden Prabowo Subianto membuktikan prinsip kuat untuk mempercepat pembangunan di Indonesia. Dalam usaha membangun bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, ia telah menyusun enam program prioritas. Program-program ini difokuskan terhadap kemandirian sumber daya, reformasi politik dan hukum, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah rangkuman dari visi pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

1. Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Salah satu pilar utama pembangunan yang mendambakan dicapai Presiden Prabowo adalah swasembada pangan, energi, dan air. Pemerintah menargetkan kemandirian didalam mengolah pangan bersama memperluas lahan panen sampai 4 juta hektare terhadap 2029. Ini mencakup peningkatan teknologi pertanian dan dukungan terhadap sektor pertanian. Prabowo yakin bahwa Indonesia punyai potensi besar untuk capai kemandirian pangan, dan bersama dukungan kebijakan yang tepat, target ini dapat dicapai didalam jangka waktu yang direncanakan.

Dalam bidang energi, pemerintah menargetkan pengembangan daya terbarukan. Sumber daya ramah lingkungan ini bakal menjadi tulang punggung era depan daya Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi air dan daya terbarukan lainnya, Indonesia diharapkan dapat kurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pembangunan infrastruktur air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien termasuk menjadi anggota mutlak dari program ini, kegunaan memastikan pasokan air yang konsisten untuk kebutuhan industri dan masyarakat.

2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara

Sistem penerimaan negara merupakan fondasi mutlak didalam pembiayaan pembangunan. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya penyempurnaan sistem penerimaan negara cocok bersama amanat Pasal 23A UUD 1945. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, pemerintah meminta dapat menaikkan penerimaan negara yang bakal digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di semua penjuru tanah air.

Program ini mempunyai tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan merata, memastikan bahwa setiap sektor mengimbuhkan kontribusi cocok bersama kapasitasnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendambakan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi tanpa membebani penduduk kecil. Dalam jangka panjang, sistem penerimaan negara yang baik diharapkan dapat membantu pembangunan konsisten yang inklusif.

3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Reformasi politik dan hukum termasuk menjadi fokus utama Presiden Prabowo. Dengan target memberantas politik duit dan menaikkan akses politik yang adil, pemerintah mendambakan menciptakan iklim politik yang sehat dan bebas dari korupsi. Presiden Prabowo mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap politik, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan.

Di bidang hukum, pemerintah memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang, tanpa menyaksikan status atau jabatan, perlu tunduk terhadap hukum yang berlaku. Ini adalah langkah besar menuju penegakan hukum yang tegas dan transparan. Pemerintah termasuk berupaya laksanakan digitalisasi didalam sistem birokrasi serta mengembangkan sistem satu information terpadu. Melalui langkah ini, pemerintah meminta dapat menaikkan efisiensi dan meminimalisir tumpang tindih information di bermacam lembaga.

4. Pemberantasan Kemiskinan

Prabowo memasang target ambisius didalam usaha pemberantasan kemiskinan. Pemerintah menargetkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem didalam dua th. pertama pemerintahannya. Langkah ini mencakup dukungan dukungan langsung, pelatihan keterampilan kerja, serta penciptaan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah termasuk menargetkan penurunan angka kemiskinan relatif sampai di bawah 6 % terhadap akhir era jabatan.

Program ini mencerminkan prinsip pemerintah untuk menaikkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Prabowo yakin bahwa bersama menaikkan akses penduduk terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan. Pemerintah termasuk memiliki rencana bermacam program sosial yang bakal membantu penduduk berpenghasilan rendah untuk meraih kehidupan yang layak.

5. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pemerintah Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tapi termasuk mencakup pengembangan pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan. Gedung-gedung pemerintahan utama menjadi prioritas pertama yang dibangun di IKN, sebagai simbol prinsip pemerintah terhadap proyek besar ini.

Pembangunan IKN termasuk dipandang sebagai langkah strategis untuk kurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan pemindahan ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan ke semua lokasi Indonesia. Proyek ini termasuk menjadi salah satu langkah untuk menangani masalah urbanisasi yang tinggi di Jakarta, yang seringkali menimbulkan bermacam masalah sosial dan lingkungan.

6. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dalam rangka menaikkan mutu kebugaran masyarakat, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kebugaran gratis. Program ini mempunyai tujuan untuk mendeteksi dini penyakit-penyakit yang berpotensi membahayakan kebugaran masyarakat. Dengan dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pemerintah meminta dapat mengimbuhkan sarana kebugaran yang mudah dibuka oleh semua lapisan masyarakat.

Program ini mencakup pemeriksaan kebugaran rutin di bermacam sarana kebugaran yang tersebar di semua Indonesia. Melalui program ini, pemerintah mendambakan memastikan bahwa setiap warga negara punyai akses yang serupa terhadap sarana kebugaran berkualitas. Prabowo meminta program mahjong slot ini dapat mendorong penduduk untuk lebih peduli terhadap kebugaran mereka sendiri dan laksanakan pemeriksaan rutin.

Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Maju

Enam program prioritas ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo untuk Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pemerintahannya berupaya mewujudkan penduduk yang sehat, makmur, dan punyai akses yang merata terhadap sumber daya dan peluang. Dengan prinsip yang kuat terhadap kemandirian pangan, energi, dan air, serta reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi, Prabowo meminta dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang.

Prabowo termasuk mengutamakan pentingnya pemerataan pembangunan di semua lokasi Indonesia, terlebih melalui proyek besar layaknya Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah berupaya keras menangani masalah kemiskinan melalui dukungan dukungan sosial, pelatihan keterampilan kerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan ketimpangan antarwilayah dapat diminimalkan.

Dukungan Masyarakat didalam Mewujudkan Program

Program-program ini cuma dapat terlaksana bersama dukungan penuh dari masyarakat. Presiden Prabowo mengutamakan pentingnya partisipasi aktif penduduk didalam setiap program pembangunan. Melalui gotong-royong dan semangat kebersamaan, ia meminta rakyat Indonesia dapat berbarengan mewujudkan visi Indonesia yang maju.

Para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta dan komunitas lokal, diharapkan dapat mengimbuhkan kontribusi didalam pembangunan. Dengan kolaborasi dari semua pihak, Prabowo yakin bahwa Indonesia dapat capai swasembada pangan, energi, dan air, serta menciptakan penduduk yang sehat dan sejahtera.

Penutup

Dengan enam program prioritas ini, Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya didalam memajukan Indonesia. Melalui visi yang memahami dan program yang terstruktur, pemerintah berupaya membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah yakin bahwa pembangunan Indonesia bakal konsisten meningkat, menciptakan era depan yang lebih baik bagi semua rakyat.

2025-03-05 | admin2

Besaran Gaji Dan Tunjangan Menteri Dan Wakil Menteri Saat Ini

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri, empat kepala instansi atau pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri di dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan berikut tertuang di dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/P Tahun 2024 dan Keppres Nomor 73/M Tahun 2024.

Agenda pelantikan itu termasuk mencakup pengangkatan satu orang sekretaris kabinet (seskab) sebagaimana dicantumkan di dalam Keppres Nomor 143/P Tahun 2024. Lantas, berapa gaji dan tunjangan yang dapat diterima menteri dan wakil menteri Prabowo-Gibran Rakabuming Raka?

Gaji Menteri dan Wakil Menteri

Besaran gaji menteri diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 mengenai Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara dan juga Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993.

Sementara gaji wakil menteri diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara sebesar Rp5.040.000 per bulan. Sementara info gaji pokok wakil menteri tidak dicantumkan di dalam Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.

Tunjangan Menteri dan Wakil Menteri

Selain gaji pokok, menteri negara termasuk berhak menerima tunjangan jabatan. Besaran tunjangan jabatan menteri diatur di dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, yakni Rp13.608.000 per bulan.

Sementara itu, mengacu terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri negara. Dengan demikian, wakil menteri memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Kemudian, menteri termasuk memperoleh dana operasional yang dihidangkan untuk membantu kegiatan yang berbentuk strategis dan khusus. Pemberian dana operasional menteri negara diatur di dalam Permenkeu Nomor 268/PMK.05/2014 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dana operasional sebesar 80 persen diberikan secara lump sum atau pembayaran sekaligus kepada menteri. Sementara 20 persen sisanya digunakan untuk membantu kegiatan operasional lainnya.

Baca Juga : Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tak cuma itu, menteri negara termasuk memperoleh tunjangan kinerja yang jumlahnya tidak sama di tiap-tiap kementerian. Terdapat pula fasilitas lain yang dihidangkan negara untuk menteri, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya (THR) keagamaan, dan gaji ke-13.

Adapun tunjangan kinerja bagi wakil menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015 adalah 135 persen dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi.

Wakil menteri termasuk diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, tempat tinggal jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, di dalam hal kementerian yang perihal belum sanggup menyediakan tempat tinggal jabatan, maka wakil menteri memperoleh kompensasi berbentuk tunjangan perumahan sebesar Rp35.000.000 per bulan.

Dengan demikian, seorang menteri negara setidaknya memperoleh pendapatan sebesar Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Sementara wakil negara memperoleh pendapatan sedikitnya sebesar Rp11.566.800 per bulan dari tunjangan jabatan, belum tunjangan lain-lain.

2025-02-28 | admin8

Babak Baru dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membawa perubahan signifikan dalam cara tata kelola pemerintahan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan e-government secara terintegrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik.

Tantangan Implementasi E-Government

Meskipun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan bukan hal baru, penerapannya di Indonesia masih terfragmentasi, sehingga menimbulkan inefisiensi. Pada tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan slot gacor server jepang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi terhadap 616 instansi pemerintah. Hasilnya, hanya 13,31% instansi yang mendapatkan penilaian baik, sangat baik, atau memuaskan, sementara sisanya (86,69%) menunjukkan hasil yang kurang memadai.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni integrasi sistem pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas layanan publik.

E-Government sebagai Langkah Reformasi Birokrasi

Digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui e-government tidak hanya mengubah administrasi yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis komputer, tetapi juga mengintegrasikan sistem antar instansi dan unit kerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam birokrasi.

Sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, penerapan e-government menjadi keharusan, bukan lagi pilihan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya penerapan Perpres No. 95 Tahun 2018 untuk mempercepat pengembangan dan implementasi e-government di seluruh instansi pemerintah.

Keamanan Data dalam Penerapan SPBE

Salah satu kekhawatiran utama dalam penerapan e-government adalah keamanan data. Oleh karena itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berperan sebagai penjaga keamanan dalam sistem SPBE. BSSN melakukan pengujian kerentanannya dengan menggunakan Common Vulnerability Scoring System (CVSS) untuk menilai dan mengidentifikasi potensi ancaman dalam aplikasi SPBE.

Jika aplikasi atau sistem memperoleh hasil pengujian dengan kategori “tinggi”, maka aplikasi tersebut dinyatakan tidak lulus uji keamanan dan tidak dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Keamanan data menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kebocoran informasi atau penyalahgunaan data pemerintah.

Peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Selain BSSN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga memiliki peran penting dalam implementasi e-government. BPPT bertugas untuk memberikan pendampingan dalam manajemen pengetahuan, yang bertujuan untuk mengurangi duplikasi upaya dalam memperoleh pengetahuan, mempercepat operasionalisasi layanan SPBE, serta meningkatkan kompetensi operator dan staf TIK di setiap instansi pemerintah.

BPPT juga bertanggung jawab untuk mengaudit aplikasi dan infrastruktur SPBE, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan. Audit ini mencakup aspek tata kelola, fungsionalitas, dan kinerja TIK yang digunakan dalam penerapan SPBE.

Kendala dalam Penerapan SPBE

Walaupun ada kemajuan, penerapan SPBE di beberapa instansi pemerintah masih menghadapi kendala teknis. Salah satunya adalah terbatasnya infrastruktur telekomunikasi, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Selain itu, beberapa daerah juga menghadapi kendala dalam akses listrik yang belum optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, Tim SPBE berencana untuk melakukan bimbingan langsung kepada instansi pemerintah yang menghadapi kendala-kendala tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi dapat mengimplementasikan SPBE secara optimal sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan.

Pembinaan dan Pembinaan Lanjutan

Tim SPBE akan melakukan pembinaan khusus bagi instansi pemerintah yang hasil evaluasinya belum memenuhi target. Pembinaan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi SPBE secara nasional, sehingga semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berintegrasi dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Imam Machdi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana, menjelaskan bahwa pembinaan ini akan disesuaikan dengan hasil evaluasi masing-masing instansi.

Peran Tim SPBE Nasional

Tim SPBE Nasional terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPPT, dan BSSN. Tim ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta mengevaluasi dan mengaudit penerapan SPBE di seluruh Indonesia.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 juga memberikan landasan hukum yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab setiap anggota Tim SPBE dalam merancang dan mengimplementasikan SPBE secara efektif di Indonesia.

2025-02-27 | admin8

Upaya Pemerintah dalam Memenuhi Ketersediaan Energi Nasional

Untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor energi, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengembangkan berbagai strategi guna mewujudkan kemandirian energi. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada sumber energi fosil, tetapi juga pada energi baru terbarukan (EBT). Berikut adalah upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Substitusi Energi Melalui Hilirisasi Batubara

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyatakan bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional adalah dengan menggantikan impor energi menggunakan sumber daya alam domestik, salah satunya melalui hilirisasi batubara. Pada saat meresmikan BBM Satu Harga Klaster Papua dan Maluku di Ternate, Maluku Utara, Yuliot menjelaskan bahwa meskipun LPG sebagian besar masih bergantung pada impor, upaya substitusi slot bet 200 perak energi dapat dilakukan melalui hilirisasi batubara menjadi gas.

Indonesia memiliki cadangan batubara yang melimpah, dan hal ini membuka peluang besar untuk menggantikan energi impor dengan sumber daya domestik. Negara-negara lain yang telah mengimplementasikan hilirisasi batubara bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi asing.

Pengembangan Sumber Energi Minyak dan Gas Bumi

Selain memanfaatkan potensi batubara, pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber energi fosil lainnya, terutama minyak dan gas bumi. Yuliot mengungkapkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengandalkan energi fosil, tetapi juga memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Masa Depan

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah juga berfokus pada pengembangan energi baru terbarukan. Salah satu inisiatif besar adalah pengembangan biodiesel, bioetanol, dan biosolar. Pada Agustus 2023, pemerintah meluncurkan program mandatori Biodiesel B35, yang mencampurkan 35% biodiesel dengan solar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Yuliot menambahkan bahwa pemerintah menargetkan untuk mencapai penggunaan Biodiesel B100 pada masa depan. Program ini akan berkembang dari B35 ke B40, B50, B60, hingga akhirnya mencapai B100, yang menunjukkan langkah progresif menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Ketersediaan Bahan Baku untuk Program Biodiesel

Terkait ketersediaan bahan baku untuk biodiesel, Yuliot menjelaskan bahwa hal ini telah dibahas dengan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Pertanian. Bahan baku biodiesel, yang sebagian besar berasal dari sektor pertanian, memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan pasokan bahan baku yang cukup untuk memenuhi target program biodiesel di masa depan.

Dengan berbagai inisiatif ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai kemandirian energi dan memastikan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan bagi Indonesia dalam sektor energi.

2025-02-23 | admin9

Balai Kemenperin Raih Status Lembaga Pemeriksa Halal Utama

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) terus berperan aktif dalam https://www.braxtonatlakenorman.com/ mendorong penguatan industri halal di Indonesia. Langkah ini paralel dengan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai pusat industri halal global.

“Kami bermufakat meningkatkan kekuatan saing industri halal melalui beraneka program strategis, termasuk standardisasi, sertifikasi halal, serta fasilitasi penemuan dan teknologi bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Kepala BSKJI memperkenalkan, industri halal memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, bagus di pasar domestik maupun global. Mengacu pada data yang dirilis dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) edisi 2023/2024, konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksi menembus USD3,1 triliun pada tahun 2027

Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi hub atau pusat industri halal dunia, yang merupakan komponen tujuan master plan industri halal Indonesia.
“Apalagi, Indoesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lewat potensi ini, kami berhasrat mendorong penguatan ekosistem industri halal dengan memutuskan pengaplikasian standar halal yang berkwalitas dan berdaya saing tinggi,” tutur Andi.

Sebagai langkah nyata, BSKJI Kemenperin sudah melaksanakan beraneka inisiatif melalui unit-unit kerja di bawah binaannya, seperti penyediaan layanan sertifikasi halal, pengembangan lab pengujian halal, serta peningkatan kapasitas industri melalui pelatihan dan konsultansi. Pun BSKJI juga terus mendorong Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan Kemenperin untuk lebih mengoptimalkan potensi layanan yang beraneka dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional.

“Kami optimistis bahwa upaya-upaya ini bisa mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional,” ungkap Andi.

Guna mendorong upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, salah satu unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, legal meraih status LPH Utama setelah menerima Akta Akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menandai langkah penting bagi BBSPJIHPMM dalam memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih luas dan terpercaya.

Dengan status LPH Utama, BBSPJIHPMM Makassar sekarang memiliki cakupan kawasan kerja tingkat nasional dan internasional. Lembaga ini siap melayani pemeriksaan halal pada skala industri kecil dan menengah sampai industri besar. Adapun ruang lingkup sektor industrinya, antara lain makanan dan minuman, produk kimiawi, barang gunaan, serta beraneka layanan jasa seperti pengemasan, pendistribusian, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, sampai penyajian.

“Status baru ini memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terpercaya dalam hal sertifikasi halal, bagus bagi pelaku industri di Indonesia maupun di pasar internasional. Kami siap mendorong kesuksesan produk halal di segala dunia,” ujar Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian.

2025-02-14 | admin9

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation

PT Rimba Raya Conservation hadir dalam tonggak sejarah dunia atas keikutsertaanya dalam mitigasi perubahan iklim dengan melihat hutan melalui perspektif yang berbeda. Perjuangan panjang restorasi ekosistem demi terwujudnya masyarakat berdaya, hutan sehat, dan iklim terjaga.

Selain konsen terhadap aksi pelestarian hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim, Rimba Raya Conservation sadar betul akan pentingnya membantu dan memberdayakan masyarakat. Sebab, berbicara soal hutan maka berbicara pula mengenai siapa-siapa saja yang ada di sana. Tentu, salah satunya adalah masyarakat sekitar hutan.

Berangkat dari hal tersebut, Rimba Raya Conservation menginisiasi program kerja pemberdayaan masyarakat. Apa saja? Simak penjelasan berikut!

1. Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation

Foto Floating Clinic milik Rimba Raya Conservation . Kehadirannya banyak membantu masyarakat setempat.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan, Klinik Terapung Rimba Raya hadir untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat sekitar wilayah kerja Rimba Raya Conservation di sepanjang Sungai Seruyan.

Klinik terapung tersebut memenuhi kebutuhan mendesak untuk menjangkau orang-orang yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan profesional. Adanya pendanaan dari mitra, memungkinkan Rimba Raya Conservation bergerak maju dengan visi menyediakan perawatan kesehatan di daerah terpencil.

Klik Disini : Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat

Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional dan didukung oleh Tim Rimba Raya. Memberikan manfaat bagi mereka yang lanjut usia, hamil, dan tentu saja, anak-anak di komunitas masyarakat desa binaan yang mana memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit. Baik karena terkendala jarak maupun biaya.

Berdasarkan data, 2.164 pasien (warga desa binaan) mendapatkan manfaat langsung pelayanan kesehatan. Adapun, penyakit tertinggi di desa binaan terdiri dari ISPA (17%), Myalgia (21,67%), dan hipertensi (24%).

Uniknya, klinik https://jknailsbeauty.com/ terapung ini menyediakan sistem barter bibit pohon/sampah untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tentu, hal ini dapat meringankan masyarakat dari segi biaya. Di samping itu, juga mendukung kelestarian alam dan lingkungan.

Program Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation ini turut mendukung tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

2. Penguatan POSYANDU untuk Desa Binaan

Program penguatan Posyandu ini meliputi 11 desa dan 2 dusun.
Rimba Raya Conservation bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan berupaya memperkuat kelembagaan Posyandu dan SDM-nya untuk mendorong kualitas kesehatan ibu dan anak masyarakat dengan menyasar seluruh titik di desa binaan Rimba Raya Conservation.

Melalui Posyandu ini, 460 ibu hamil diberikan makan tambahan. Kemudian, 1.246 balita juga diberikan makan tambahan melalui pos Gizi Posyandu dan 33 balita stunting juga mendapatkan makan tambahan dari pos Gizi Posyandu khusus.

Program penguatan Posyandu untuk desa binaan ini, men-cover 11 desa dan 2 dusun. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

3. Water Purifying System Air Layak Minum untuk Warga Desa Binaan

Melalui Program Kesehatan Masyarakat, Rimba Raya Conservation terus melakukan upaya-upaya untuk memberi akses lebih luas terhadap kebutuhan air bersih layak konsumsi dengan membangun instalasi pengolah air layak konsumsi Water Purifying System (WPS).

Hasil sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa warga merasa lega dengan adanya peningkatan ketersediaan air minum di wilayah mereka. Ditemukan juga bahwa ketersediaan filter air di setiap rumah dan pengenalan sistem pemurni air ini, membuat penularan penyakit melalui air telah menurun secara signifikan.

Program Water Purifying System ini berhasil memproduksi 2.000 liter air per hari dan men-cover 8 desa dengan 1.000 warga yang menerima manfaat. Total, 80.315 liter air layak minum didistribusikan ke penerima manfaat pada tahun 2021.

Program pemberdayaan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

4. Bersih Sungai Seruyan dan Task Force untuk Desa Binaan

Berbicara soal lingkungan, Rimba Raya Conservation tak lupa menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dan pemerintah desa setempat untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui gerakan ‘kelompok kerja task force Jumat Bersih’.

Perlu diketahui, mata pencaharian masyarakat sering kali bergantung pada sungai yang menyuplai makanan, memberikan dukungan dalam upaya pertanian, dan membantu berkontribusi pada pendapatan anggota masyarakat.

2025-02-05 | admin2

Pemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat

Kebijakan pelarangan pengecer menjajakan LPG 3 Kg menuai polemik. Presiden Prabowo Subianto setelah itu turun tangan. Dia menghendaki Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, membatalkan kebijakan pelarangan tersebut.

Bahlil sendiri mengungkapkan kebijakan itu bermula memperoleh ada pihak yang memborong LPG 3 kg dan menjualnya tak sesuai harga eceran tertinggi [HET] lebih tidak memadai Rp18.000 per tabung.

“Sudah volume [pembeliannya]-nya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Mantan ketua lazim Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, jika distribusi LPG 3 kg hanya lewat pangkalan dan agen, pemerintah sanggup mengontrolnya.

Dia mencontohkan, jika agen atau pangkalan menjajakan LPG melebihi HET, maka pemerintah sanggup mencabut izinnya. “Bahwa membeli di pangkalan gara-gara harga hingga di pangkalan itu pemerintah sanggup kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita sanggup mengerti siapa pemainnya,” mengerti Bahlil.

Di faktor lain, Bahlil terhitung terhubung peluang bagi pengecer atau warung untuk menjadi agen resmi. Adapun, syaratnya warung mesti mempunyai nomer induk berusaha.

Bagi pengecer yang belum mempunyai nomer induk berusaha, dia menganjurkan untuk mendaftar dan membuatnya. Sementara, langkah pembuatannya dilaksanakan lewat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

“Saya sudah menghendaki agar pengecer-pengecer yang sudah https://farmersclassic.com/ mencukupi syarat, itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia sanggup kita pemeriksaan harganya gara-gara jika tidak ini sanggup berpotensi menyalahgunakan,” mengerti Bahlil.

Anggaran Subsidi Jebol?

Pagi subsidi LPG 3 Kg memakan ruang yang memadai besar dalam postur anggaran subsidi. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, realisasi subsidi spesifik LPG 3 Kg meraih Rp80,2 triliun untuk 40,3 juta pengguna.

Jumlah anggaran subsidi LPG 3 Kg dipicu oleh besarnya biaya yang mesti ditanggung oleh pemerintah lewat APBN. Sekadar catatan, information Kementerian Keuangan, memaparkan bahwa nilai keekonomian LPG 3 Kg senilai Rp42.750.

Sementara itu, angka yang ditanggung pemerintah sebesar 30.000 atau lebih tidak memadai 70% jika mengacu information Kemenkeu. Itu artinya, beban pengeluaran yang mesti dikeluarkan penduduk setelah dikurangi subsidi berasal berasal berasal dari pemerintah untuk membeli LPG 3 Kg senilai Rp12.750 per tabung.

Adapun bersama bersama total realisasi tersebut, anggaran subsidi LPG 3 Kg terhitung 71,6% berasal berasal berasal dari outlook subsidi BBM dan LPG 3 Kg pada tahun 2024 yang meraih Rp122 triliun. Sementara itu jika dibandingkan bersama bersama realisasi subsidi LPG 3 Kg tahun di awalnya yang senilai Rp74,3 triliun, berjalan kenaikan sebesar baik 8%.

Dalam catatan Bisnis, selama 5 tahun paling akhir tren realisasi subsidi LPG 3 Kg cenderung fluktuatif. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP audited realisasi subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2020 tercatat meraih Rp32,8 triliun. Angka itu naik lebih berasal berasal berasal dari dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi Rp67,6 triliun.

Rekor kenaikan subsidi LPG 3 Kg berjalan pada tahun 2022 setelah itu atau pada jaman pemulihan pasca pandemi Covid-19. Realisasi subsidi kebolehan tercatat meraih Rp100,4 triliun. Angka itu turun pada tahun 2023 sebesar Rp74,3 triliun. Namun ulang naik pada tahun 2024 menjadi 80,2 triliun (unaudited).

Adapun pada tahun 2025 pagu subsidi kebolehan tahun 2025, direncanakan sebesar Rp197,75 triliun atau 11,34% lebih tinggi berasal berasal berasal dari realisasi tahun 2024 (unaudited).

Menariknya, tahun 2025 tidak sama bersama bersama tahun 2024. Pasalnya, pagu anggaran subsidi terbesar adalah subsidi listrik sebesar Rp89,76 triliun. Selanjutnya, pagu anggaran subsidi LPG senilai Rp82,9 triliun, dan subsidi BBM Rp12,67 triliun.