Maret 13, 2025

Humaskepri > Lembaga Swadaya Masyarakat

Pemberitaan terbaru dari dalam negeri yang menjadi topik terhangat untuk di bahas dalam pemerintahan

Balai Lembaga Utama
2025-02-23 | admin9

Balai Kemenperin Raih Status Lembaga Pemeriksa Halal Utama

Kementerian Perindustrian(Kemenperin) terus berperan aktif dalam https://www.braxtonatlakenorman.com/ mendorong penguatan industri halal di Indonesia. Langkah ini paralel dengan upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia sebagai pusat industri halal global.

“Kami bermufakat meningkatkan kekuatan saing industri halal melalui beraneka program strategis, termasuk standardisasi, sertifikasi halal, serta fasilitasi penemuan dan teknologi bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Kepala BSKJI memperkenalkan, industri halal memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan, bagus di pasar domestik maupun global. Mengacu pada data yang dirilis dalam State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) edisi 2023/2024, konsumsi produk halal global diperkirakan mencapai USD2,4 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksi menembus USD3,1 triliun pada tahun 2027

Oleh karena itu, Indonesia berpeluang besar menjadi hub atau pusat industri halal dunia, yang merupakan komponen tujuan master plan industri halal Indonesia.
“Apalagi, Indoesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lewat potensi ini, kami berhasrat mendorong penguatan ekosistem industri halal dengan memutuskan pengaplikasian standar halal yang berkwalitas dan berdaya saing tinggi,” tutur Andi.

Baca Juga : Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation

Sebagai langkah nyata, BSKJI Kemenperin sudah melaksanakan beraneka inisiatif melalui unit-unit kerja di bawah binaannya, seperti penyediaan layanan sertifikasi halal, pengembangan lab pengujian halal, serta peningkatan kapasitas industri melalui pelatihan dan konsultansi. Pun BSKJI juga terus mendorong Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan Kemenperin untuk lebih mengoptimalkan potensi layanan yang beraneka dengan cakupan pemeriksaan nasional dan internasional.

“Kami optimistis bahwa upaya-upaya ini bisa mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia ke pasar internasional,” ungkap Andi.

Guna mendorong upaya tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, salah satu unit kerja di bawah BSKJI Kemenperin, legal meraih status LPH Utama setelah menerima Akta Akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menandai langkah penting bagi BBSPJIHPMM dalam memberikan layanan sertifikasi halal yang lebih luas dan terpercaya.

Dengan status LPH Utama, BBSPJIHPMM Makassar sekarang memiliki cakupan kawasan kerja tingkat nasional dan internasional. Lembaga ini siap melayani pemeriksaan halal pada skala industri kecil dan menengah sampai industri besar. Adapun ruang lingkup sektor industrinya, antara lain makanan dan minuman, produk kimiawi, barang gunaan, serta beraneka layanan jasa seperti pengemasan, pendistribusian, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, penjualan, sampai penyajian.

“Status baru ini memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif dan terpercaya dalam hal sertifikasi halal, bagus bagi pelaku industri di Indonesia maupun di pasar internasional. Kami siap mendorong kesuksesan produk halal di segala dunia,” ujar Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian.

Share: Facebook Twitter Linkedin
Pemberdayaan PT Rimba
2025-02-14 | admin9

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat PT Rimba Raya Conservation

PT Rimba Raya Conservation hadir dalam tonggak sejarah dunia atas keikutsertaanya dalam mitigasi perubahan iklim dengan melihat hutan melalui perspektif yang berbeda. Perjuangan panjang restorasi ekosistem demi terwujudnya masyarakat berdaya, hutan sehat, dan iklim terjaga.

Selain konsen terhadap aksi pelestarian hutan dan upaya mitigasi perubahan iklim, Rimba Raya Conservation sadar betul akan pentingnya membantu dan memberdayakan masyarakat. Sebab, berbicara soal hutan maka berbicara pula mengenai siapa-siapa saja yang ada di sana. Tentu, salah satunya adalah masyarakat sekitar hutan.

Berangkat dari hal tersebut, Rimba Raya Conservation menginisiasi program kerja pemberdayaan masyarakat. Apa saja? Simak penjelasan berikut!

1. Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation

Foto Floating Clinic milik Rimba Raya Conservation . Kehadirannya banyak membantu masyarakat setempat.
Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan, Klinik Terapung Rimba Raya hadir untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat sekitar wilayah kerja Rimba Raya Conservation di sepanjang Sungai Seruyan.

Klinik terapung tersebut memenuhi kebutuhan mendesak untuk menjangkau orang-orang yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan profesional. Adanya pendanaan dari mitra, memungkinkan Rimba Raya Conservation bergerak maju dengan visi menyediakan perawatan kesehatan di daerah terpencil.

Klik DisiniPemerintah Habiskan Rp355,3 Triliun Untuk Subsidi LPG 3 Kg Ke Masyarakat

Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan profesional dan didukung oleh Tim Rimba Raya. Memberikan manfaat bagi mereka yang lanjut usia, hamil, dan tentu saja, anak-anak di komunitas masyarakat desa binaan yang mana memiliki sumber daya terbatas untuk melakukan perjalanan ke rumah sakit. Baik karena terkendala jarak maupun biaya.

Berdasarkan data, 2.164 pasien (warga desa binaan) mendapatkan manfaat langsung pelayanan kesehatan. Adapun, penyakit tertinggi di desa binaan terdiri dari ISPA (17%), Myalgia (21,67%), dan hipertensi (24%).

Uniknya, klinik https://jknailsbeauty.com/ terapung ini menyediakan sistem barter bibit pohon/sampah untuk mendapatkan pelayanan gratis. Tentu, hal ini dapat meringankan masyarakat dari segi biaya. Di samping itu, juga mendukung kelestarian alam dan lingkungan.

Program Floating Clinic KM. Bajenta Rimba Raya Conservation ini turut mendukung tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

2. Penguatan POSYANDU untuk Desa Binaan

Program penguatan Posyandu ini meliputi 11 desa dan 2 dusun.
Rimba Raya Conservation bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Seruyan berupaya memperkuat kelembagaan Posyandu dan SDM-nya untuk mendorong kualitas kesehatan ibu dan anak masyarakat dengan menyasar seluruh titik di desa binaan Rimba Raya Conservation.

Melalui Posyandu ini, 460 ibu hamil diberikan makan tambahan. Kemudian, 1.246 balita juga diberikan makan tambahan melalui pos Gizi Posyandu dan 33 balita stunting juga mendapatkan makan tambahan dari pos Gizi Posyandu khusus.

Program penguatan Posyandu untuk desa binaan ini, men-cover 11 desa dan 2 dusun. Di samping itu, program pemberdayaan masyarakat ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

3. Water Purifying System Air Layak Minum untuk Warga Desa Binaan

Melalui Program Kesehatan Masyarakat, Rimba Raya Conservation terus melakukan upaya-upaya untuk memberi akses lebih luas terhadap kebutuhan air bersih layak konsumsi dengan membangun instalasi pengolah air layak konsumsi Water Purifying System (WPS).

Hasil sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa warga merasa lega dengan adanya peningkatan ketersediaan air minum di wilayah mereka. Ditemukan juga bahwa ketersediaan filter air di setiap rumah dan pengenalan sistem pemurni air ini, membuat penularan penyakit melalui air telah menurun secara signifikan.

Program Water Purifying System ini berhasil memproduksi 2.000 liter air per hari dan men-cover 8 desa dengan 1.000 warga yang menerima manfaat. Total, 80.315 liter air layak minum didistribusikan ke penerima manfaat pada tahun 2021.

Program pemberdayaan masyarakat ini sebagai bentuk dukungan pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15.

4. Bersih Sungai Seruyan dan Task Force untuk Desa Binaan

Berbicara soal lingkungan, Rimba Raya Conservation tak lupa menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dan pemerintah desa setempat untuk mengkampanyekan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui gerakan ‘kelompok kerja task force Jumat Bersih’.

Perlu diketahui, mata pencaharian masyarakat sering kali bergantung pada sungai yang menyuplai makanan, memberikan dukungan dalam upaya pertanian, dan membantu berkontribusi pada pendapatan anggota masyarakat.

Share: Facebook Twitter Linkedin